Akan Jabat Bupati Paniai adalah Utusan Allah, Alam dan Rakyat

Duk.Penulis, Yosafat Mai Muyap/AWIPA-MKW

Oleh Yosafat Maii Muyapa 

Artikel, AWIPA-MKW - Pada hari ini, rakyat paniai berdansa di panggung nuansa politik telah menjadi kebutuhan sehari-harian, setiap gubuk ke gubuk bakan kampung ke kampung hanya diskusi kesana-kemari  tentang Pilkada Paniai. Akhirnya lupa akan berkebun serta kebutuhan sehari-hari menjadi suatu peristiwa hipnotisme terlantar dan merusak kehidupan berkeluarga harmonisasian. 

Semua itu terjadi. Bukan karena ketidak mampuan berkehidupan masyarakat paniai secara bersistematis dan makmur, namun karena berkedokan oleh pihak-pihak kepentingan tertentu yang telah propogandakan pada kalangan sosial untuk dipengaruhui kampanyakan isu-isu Pilkada bahwa “kita dukung bakal calon ini dan itu”. 

Disamping itu, pra-intelektual, sarjana bakan pelajar telah menjadi salah satu propogandator rakyat dengan komunikasi yang digunakan adalah menjatuhkan wibawa harga diri bakal calon sebagai intelektual putra terbaik Paniai, sehingga orang yang berpikir tentang jiwa besar negeri leluhur akan terpunah dari didikan kampanye egoisme dan margaisme bahkan nepotisme di elit-elit politikus. 

Kesadaran kita sebagai putra daerah Meeuwodide, lebih khususnya Kabupaten Paniai bahwa jelang pilkada merupakan agenda Nasional yang dapat berpatokan pada mekanisme dan prosedul penyelenggarah komisioner yang berlaku. 

Untuk itu, entah siapa pun yang hendak berkoar-koar bererat dengan pemilihan kepada daerah adalah hak untuk menyampaikan dan menyakinkan bahasa kampanye apapun. Tetapi, tanggung jawab bersama seluruh elemen Paniai bahwa menciptakan Pilkada Paniai secara damai dan bermartabat.  

“Sebab pesta demokrasi Pilkada adalah agenda Negara, dan Pilkada tidak terlepas dari peraturan yang ada. Kemudian itu, pelaku untuk menjalankan peraturan Pikada/Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pangwa tetapi rakyat paniai adalah memilih dan menentukan  siapa (bupati paniai) sesuai dengan hati nurani kita.

Pesan untukmu, Komisioner Paniai jangan lupa menjalankan sebagaimana peraturan yang berlaku secara undang-undang Pilkada/Pemilu dan lain sebagainya. Karena hari ini, penulis idenfikasi perkembangan terakhir proses Pilkada paniai kurang patuhui apa yang harus dilakukan sesuai dengan tahapan prosedural menuju substansial. 

Jika kalau memang itu benar? Dengan cacatan perlu meditasi sejenak kondisi dan situasi rakyat paniai hari ini, bila perlu tinggalkan semua kepentingan nepotisme dan egoisme dalam netralisasi mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. 

Berdasarkan lembaga independen, bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil yang digariskan UUD. Kekuasaan negara yang lahirkan melalui Pemilu adalah kekuaasaan negara yang lahir dari bahwa menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, sistem permusyawaratan perwakilan rakyat. 

Sebagaimana dimaksud bahwa Pilkada merupakan kekuasaan rakyat untuk memilih sebagai pemimpin yang akan memimpin daerah tersebut itu sehingga segala otoriter oleh rakyat adalah nurani dengan murni untuk menentukan pemimpinnya, tanpa politik kotor. 

Akan terpilih menjadi Bupati Paniai adalah utusan oleh Allah untuk membawa umatnya yang sementara hidup dibawa intimidasi, teror, nilai kemiskinan bakan tersiksa oleh oknum-oknum tertentu, maka dialah figur terbaik untuk membangun dan mensejahterakan rakyat dari ditangan penjajah dibawah kapitalisme brokrasi dengan kecerdikan bungkam hak rakyatnya.

Maka siapa? Orangnya (Pemimpin Reformasi) merubahkan pola pembangunan lama menjadi pola baru, atau siapa jiwa merakyat yang berani mengakomodir aspirasi rakyat lalu bersama-sama rakyat membangun segala sektor, baik itu Ekonomi, politik, pendidikan, Kesehatan,  dan budaya sosial lainya demi kesejatrahan dan kedamaian rakyatnya. 

Dalam rangka Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode 2018-2023 jangan jadikan ajang konflik sosial oleh pihak penyelenggarah maupun aktor relawan kemenangan kandidat. Sebab, memang dan kalah itu pasti ada sehingga tidak semua kandidat itu akan menang dan kalah, tetapi yang menang adalah utusan Allah, alam dan rakyat paniai untuk memimpin dan membangun daerah selama periode berjalan nantinya.

Perspektif mahaiswa pribumi Paniai bahwa, pihak relawan kemenangan kandidat calon bupati dan wakil bupati maupun pihak penyelenggarah Kominisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pihak keamanan TNI/Porli perlunya dapat melihat riil mekanisme yang ada. Jangan asal berkampanya komunikasi berkoar-koar berdampak konstribusi pelayanan negatif terhadap rakya jelata Paniai.

Lahirkan sikap tegas mahasiswa ini menunjukan demi menjaga keterbitan dalam Pilkada Paniai secara netralisasi dan menjalankan proses pemilihan tanpa ada pembantaian antara kandidat dan kandidat bakan pula tim sukses yang berperan aktif untuk memenangkan.  

Memang benar, Pilkada adalah ranah politik yang mementingkan kepentingan individual maupun sekelompok untuk berkompetesi meraih suatu kesuksesan atau suatu jabatan tertentu. Salah satunya adalah Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai sedang berlansung.

Mahasiswa Paniai harap berkompetensi dalam Pilkada jangan beradu dombahkan politik moneter, atau politik membeli nyata manusia. Oleh sebab itu, kepentingan politik peralatkan  dasar keributan masyarakat ke masyarakat atau perang kampung ke kampung hanya ulah pra orang-orang tertentu tetapi mengenahkan dampaknya lebih besar kepada rakyat yang belum apa-apa dalam sistem Pilkada tersebut.

Untuk itu, penulis rekomendasikan kepada pihak penyelenggarah maupun pihak keamanan porli Kabupaten Paniai jangan hadirkan lagi sesuatu yang belum perna bayangkan oleh publik. Artinya jangan ada bertikaian dan bantaian antara sesama orang Paniai.  

Apa bila, hal itu terjadi maka kewenangan dan kebijakan telah berlompat pagar seperti perampok. Seharunya diutus menjadi pemimpin melayani tugas dan pelayanan yang muliah secara jiwa netral, independensi, jujur dan adil.

Rekomendasi pertama: Kepada pihak keamanan jangan bergemuruh kedalam orientasi politik yang tidak benar dan tidak adil. Tetapi, Porli harus menjalankan peran dan tugas keamanan sesuai dengan instruksi Kepala Divisi Pengamanan Kepolisian Republik Indonesi Inspektur Jenderal Martuani Sormin bahwa 13 poin untuk Netralisasi dalam Pilkada 2018. 

Rekomendasi Kedua: Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai menjalankan tugas sebagai penyelenggarah harus desak untuk menjalankan proses Pilkada sesuai dengan sebagaiman peraturan yang terterah dalam Pilkada. Yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Dan UU 10 tahun 2018 tentang perubahan dan lain sebagainya. Namun, proses Pilkada Paniai dapat implementasi sesuai dengan prosedur hukum penyelenggarah yang berlaku.

Rekomendasi Ketiga: Untuk kandidat! Kabupaten Paniai merupakan pemerintah daerah yang tertua dibandingkan dengan kabupaten yang ada di wilayah adat Meepago, tetapi kini melihat realita kemajuan dan perkembangan sangat di sayangkan di publik ketika dibandingkan dengan kabupaten baru dalam sektor pembanguan dan kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Alam (SDA) Kesehatan dan Infrastruktur.

Itulah sebabnya, tiap mau menentukan pemimpin baik itu lembaga eksekutif maupun legislatif bakan pimpinan swasta selalu ada intervensi keluargaisme, margaisme, dan jabatan bayaran. Maka, setiap dinami roda pembanguan selalu bungkam oleh barang bayarang akhirnya jiwa besar untuk membangun demi negeri leluhurnya dengan tulus dan ikhlas belum memiliki jiwa besar. Akhirnya pemikiran pemimpin saya menjabat sebagai pemimpin karena saya sudah bayar. 

Dengan dasar argumen “bayaran”  itu merupakan faktor utama yang selalu berpraktis oleh pra brokrator maupun lembaga parlement lainya sehingga hal yang perlu kukuhkan dan perioritas sesuai visi dan misi selalu saja tiap periode ke periode abaikan dan lalaikan terus dalam ketidak jujurannya. 

Rekomendasi Keempat: Rakyat paniai perlu benahi bahwa enta siapa yang datang tanpa masalah dari pribadi, kelompok maupun ranah politik. Itulah dia pemimpim paniai yang datang untuk membangun segala sektor yang masih belum terlambat bernekad untuk mengejar ketinggal menjadi memajukan selaga sektor pembangunan daerah. Karena dialah figur tanpa utang dan janjian oleh siapa elit politik untuk mengatur sistem keisme.

Untuk itu, rakyat paniai harus berpikir jauh dalam jelang situasi Pilkada bahwa jangan sampai kita terjebak hanya sodoh dengan uang akhirnya nurani kita telah matang. Pikir generasi anak dan masa depan masih panjang yang kita harus berkomitmen dari sekarang agar masa depan anak dan kita mendapatkan konstribusi hidup yang baik dan benar yang rasakannya. 

Demikian, sikap ini kami buat...!!

Penulis adalah Mahasiswa Paniai, Kuliah di Jayapura, Papua dan Sekaligus Badan Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa/i Kabupaten Paniai (FKM-KP) Se-Jayapura

Sumber : www.kabarmapegaa.com